PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA MENUJU INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Nama  : Harry Ashari
NPM     : 23210156
Kelas   : 4EB17



(IFRS). Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard), namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Adopsi yang dilakukan Indonesia saat ini sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian (harmonisasi). Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor. Namun proses harmonisasi ini memiliki hambatan antaralain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara, perbedaan sistem pemerintahan pada tiaptiap negara, perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, serta tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestic bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan (Petreski, 2005).

Sejarah dan perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

Berikut adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).

a) di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business Practices) gaya Belanda.

b) sampai Thn. 1955 : Indonesia belum mempunyai undang – undang resmi / peraturan tentang standar keuangan.

c) Tahun. 1974 : Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.

d) Tahun. 1984 : Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standarAkuntansi.

e) Akhir Tahun 1984 : Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee)

f) Sejak Tahun. 1994 : IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.

g) Tahun 2008 : diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.

h) Tahun. 2012 : Ikut IFRS sepenuhnya?

1. Revisi terbaru PSAK yang mengacu pada IFRS

Sejak Desember 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2007 kemarin, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merevisi dan mengesahkan lima Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Revisi tersebut dilakukan dalam rangka konvergensi dengan International Accounting Standards (IAS) dan International financial reporting standards (IFRS). 5 butir PSAK yang telah direvisi tersebut antara lain: PSAK No. 13, No. 16, No. 30 (ketiganya revisi tahun 2007, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008), PSAK No. 50 dan No. 55 (keduanya revisi tahun 2006 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009). 

1. PSAK No. 13 (revisi 2007) tentang Properti Investasi yang menggantikan PSAK No. 13 tentang Akuntansi untuk Investasi (disahkan 1994), 
2. PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap yang menggantikan PSAK 16 (1994) : Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain dan PSAK 17 (1994) Akuntansi Penyusutan, 
3. PSAK No. 30 (revisi 2007) tentang Sewa menggantikan PSAK 30 (1994) tentang Sewa Guna Usaha.
4. PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan yang menggantikan Akuntansi Investasi Efek Tertentu 
5. PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran yang menggantikan Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.

Kelima PSAK tersebut dalam revisi terakhirnya sebagian besar sudah mengacu ke IAS/IFRS, walaupun terdapat sedikit perbedaan terkait dengan belum diadopsinya PSAK lain yang terkait dengan kelima PSAK tersebut. Dengan adanya penyempurnaan dan pengembangan PSAK secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, saat ini terdapat tiga PSAK yang pengaturannya sudah disatukan dengan PSAK terkait yang terbaru sehingga nomor PSAK tersebut tidak berlaku lagi, yaitu :

1. PSAK No. 9 (Revisi 1994) tentang Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAK No. 17 (Revisi 1994) tentang Akuntansi Penyusutan pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap; 
3. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan (1994) pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 19 (Revisi 2000) tentang Aset Tidak Berwujud. 

PSAK yang sedang dalam proses revisi

Ikatan Akuntan Indonesia merencanakan untuk konvergensi dengan IFRS mulai tahun 2012, untuk itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sedang dalam proses merevisi 3 PSAK berikut (Sumber: Deloitte News Letter, 2007):

PSAK 22 : Accounting for Business Combination, which is revised by reference to IFRS 3 : Business Combination;

PSAK 58 : Discontinued Operations, which is revised by reference to IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations; 

PSAK 48 : Impairment of Assets, which is revised by reference to IAS 36 : Impairment of Assets

Berikut adalah program pengembangan standar akuntansi nasional oleh DSAK dalam rangka konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008):

• Pada akhir 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK; 
• Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS; 
• Tahun 2012 merupakan tahun implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Namun IFRS tidak wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lokal yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Pengembangan PSAK untuk UKM dan kebutuhan spesifik nasional didahulukan. 

Sumber : http://dhuwieastuty.wordpress.com/2013/04/04/jurnal-akuntansi-internasional/

http://ikhwamuji.wordpress.com/2014/01/07/standar-akuntansi-keuangan-dan-perkembangannya-di-indonesia-melaui-ifrs/

Apakah Perusahaan Kecil dan Menengah (ukm) perlu menggunakan standarisasi IFRS? (kasus 3)

3.a   Pembahasan

3.a.1                  Pemahman UKM

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

• Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

• Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)

• Milik Warga Negara Indonesia

•  Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar

• Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

3.a.2            Pemahaman IFRS

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu:

·         Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB)

·         Komisi Masyarakat Eropa (EC)

·         Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC)

·         Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC )

Setelah berkiblat ke Belanda, belakangan Indonesia menggunakanPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Mula-mula PSAK IAI berkiblat ke Amerika Serikat dan nanti mulai tahun 2012 beralih ke IFRS.

Beberapa manfaat dari penerapan IFRS yaitu :

1.      Pertama, meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK).

2.      Kedua, mengurangi biaya SAK.

3.      Ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.

4.      Keempat, meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.

5.      Kelima, meningkatkan transparansi keuangan.

6.      Keenam, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal.

7.      Ketujuh, meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

3.b  Ruang Lingkup

Lama sebelum diterbitkannya IFRS, telah muncul isu Big GAAP dan Little GAAP. Standar-standar IFRS ditujukan untuk perusahaan besar, bukan usaha kecil dan menengah (UKM, atau small and medium enterprises, SME). Bagi UKM, penerapan standar-standar tersebut adalah terlalu mahal, tidak efisien dan juga tidak efektif. Biayanya besar, demikian pula waktu yang mereka gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan standar khusus untuk UKM. Menyadari hal ini, IASB melakukan suatu proyek penyusunan standar yang sesuai dengan kondisi UKM. Rancangan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan IFRS yang telah ada yang memang dirancang untuk perusahaan besar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, definisi UKM tidak meliputi perusahaan yang melakukan listing maupun perusahaan yang signifikan secara ekonomi. Kedua, jika untuk sebuah masalah ekonomi bagi UKM tidak atau belum dibuatkan standarnya, disarankan agar UKM menggunakan IFRS penuh yang sudah ada. Pada 15 Februari 2007, Draft IFRS untuk UKM telah diterbitkan. Standar untuk UKM yang mengeliminasi lebih dari 85% standar IFRS penuh ini diberlakukan mulai tahun 2008.

Ada sejumlah alasan mengapa IASB bersedia melaksanakan proyek ini, yaitu :

1. Standar yang disusun oleh IASB memang dirancang untuk perusahaan publik, bukan untuk UKM.

2.  UKM mengeluh tentang terlalu kompleks dan terlalu mahalnya biaya implementasi standar IFRS penuh.

3. Jika tidak diatur secara khusus, dikhawatirkan akan terjadi diversitas praktik dari satu negara terhadap negara lain, sehingga komparabilitas informasi keuangan yang disajikan akan menurun.

4.  Adanya standar yang lebih sederhana akan membantu melancarkan transisi bagi perusahaan yang sedang tumbuh yang masih merupakan UKM dan merencanakan nantinya akan mendaftar di pasar modal.

5.  Bagi negara berkembang yang kebanyakan perusahaannya adalah UKM, adopsi IFRS yang disederhanakan ini dapat meningkatkan daya tarik mereka terhadap investasi asing.

3.c   Kesimpulan

Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah membentuk tim kerja untuk menyusun Standar Akuntansi Keuangan bagi Usaha Kecil dan Menengah. Penyusunan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan IFRS yang memang dirancang untuk perusahaan skala besar. Draft UKM telah diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2007. Standar ini mengeliminasi lebih dari 85% standar IFRS. Dan mulai diberlakukan tahun 2008.

Demikianlah pembahasan review yang dapat saya tulis, semoga review singkat ini dapat menjadi informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk kawan – kawan mahasiswa.

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah
http://suhaylazhafira.blogspot.com/2014/01/left-is-our-right-sebuah-catatan-dari.html
http://syahrezamarasutanpohan.wordpress.com/2012/03/23/ifrs-international-financial-accounting-standard/

http://dayintapinasthika.wordpress.com/2011/04/12/usaha-kecil-menengah-ukm/

Pengungkapan Laporan Tahunan Di Negara-Negara Pasar Berkembang

Nama  : Harry Ashari

NPM   : 23210156

Kelas   : 4eb17

Pengungkapan laporan tahunan perusahaan di Negara-negara berkembang secara umum kurang ekstensif dan kurang kredibel dibandingkan dengan pelaporan perusahaan di Negara-negara maju. Sebagai contoh, pengungkapan yang tidak cukup dan yang menyesatkan dan perlindungan konsumen yang terabaikan disebut-sebut sebagai penyebab krisis keuangan Asia Timur tahun 1997.

Tingkat pengungkapan yang rendah di Negara -negara pasar berkembang tersebut konsisten dengan sistem tata kelola perusahaan dan keuangan di Negara-negara itu. Pasar ekuitas tidak terlalu berkembang, bank dan pihak internal seperti kelompok keluarga menyalurkan kebanyakan kebutuhan pendanaan, dan secara umum tidak terlalu banyak adanya kebutuhan akan pengungkapan public yang kredibel dan tepat waktu, bila dibandingkan dengan perekonomian yang lebih maju.

Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan. Di Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Anglo Amerika lainnya, pasar ekuitas menyediakan kebanyakan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan sehingga menjadi sangat maju. Di pasar-pasar tersebut, kepemilikan cenderung tersebar luas di antara banyak pemegang saham dan perlindungan terhadap investor sangat ditekankan. Investor institusional memainkan peranan yang semakin penting di negara-negara ini, menuntut pengembalian keuangan dan nilai pemegang saham yang meningkat.

Namun demikian, permintaan investor atas informasi mengenai perusahaan yang tepat waktu dan  kredibel di Negara-negara pasar berkembang semakin banyak dan pihak regulator memberikkan  respon terhadap permintaan  ini dengan membuat ketentuan pengungkapan yang lebih ketat dan meningkatkan upaya-upaya pengawasan dan penegakan aturan.

Tingkat Pengungkapan Perusahaan Industri di Beberapa Negara Pasar Berkembang dan Negara Maju Tertentu

Ranking	Negara	Rata-rata nilai
1	Inggris	85
2	Finlandia	83
3	Irlandia	81
4	Australia, Selandia Baru, Swiss	80
5	Malaysia*	79
6	Chili	78
7	Amerika Serikat	76
8	Kanada, Denmark, Norwegia	75
9	Israel, Belanda, Sri lanka*	74
10	Hongkong, Pakistan*	73
11	Spanyol, Zimbabwe	72
12	Jepang, Meksiko*	71
13	Nigeria*	70
14	Argentina*, Belgia, Korsel*	68
15	Jerman	67
16	Italia, Thailand	66
17	Filipina*	64
18	Austria	63
19	Yunani*, India*	61
20	Kolombia*, Taiwan*, Turki*	58

Keterangan : * merupakan Negara-negara pasar berkembang

Dari data diatas dapat diketahui, bahwa 12 dari 20 negara dengan tingkat pengungkapan relatif rendah adalah Negara-negara pasar berkembang. Sebaliknya hanya tiga dari Negara-negara dengan tingkat pengungkapan yang relative tinggi merupakan Negara-negara pasar berkembang.

Bukti empiris praktik pelaporan di Negara-negara pasar berkembang masih terbatas hingga akhir-akhir ini. Namun demikian, seiring dengan upaya pasar saham dan perusahaan- perusahaan yang tercatat sahamnya di Negara-negara ini untuk meningkatkan kehadirannya, para peneliti sedang mengembangkan bukti lebih jauh terhadap praktik-parktik apa saja yang dijalankan dan apa saja perbedaan dengan Negara-negara maju.

Implikasi Bagi Para Pengguna Laporan Keuangan Dan Para Manajer

Para pengguna laporan keuangan harusnya dapat menduga perbedaan yang besar dalam tingkat pengungkapan dan praktik laporan keuangan. Meskipun para manajer dari banyak perusahaan terus-menerus sangat dipengaruhi oleh biaya pengungkapan informasi yang bersifat wajib, tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela semakin meningkat diseluruh dunia. Manajer di Negara-negara yang secara tradisional memiliki pengungkapan rendah harus mempertimbangkan apakah menerapkan kebijakan peningkatan pengungkapan dapat memberikan manfaat dalam jumlah yang signifikan bagi perusahaan mereka. (ketentuan untuk mengadopsi IFRS paling lambat tahun 2005 mengharuskan banyak perusahaan Eropa di luar Inggris untuk meningkatkan pengungkapannya substansial). Lagi pula, para manajer yang memutuskan untuk memberikan pengungkapan lebih banyak dalam bidang-bidang yang dipandang penting oleh para investor da analis keuangan, seperti pengungkapan segmen dan rekonsiliasi, dapat memperoleh keunggulan kompetitif dari perusahaan lain yang memiliki kebijakan pengungkapan yang ketat.

Manfaat dari praktik pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan

1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa  hambatan berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal.
2. Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik.
3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi.
4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005, Akuntansi Internasional – Buku 2, Edisi 5., Salemba Empat, Jakarta

Gernon, Helen., and Gary K. Meek, 2007, Akuntansi Perspektif Internasional, Edisi 5, Andi, Yogyakarta

http://aiip1726.blogspot.com/2010/11/perbandingan-arus-kas-menurut-ifrs-dan.html

http://cilapop-chilla.blogspot.com/2010/02/laporan-periodik-yang-diwajibkan-sec.html

http://ikhwamuji.wordpress.com/2014/01/09/pelaporan-keuangan-dan-standar-akuntansi/