Tugas Khusus 2 2EB17

SISA HASIL USAHA

1)     Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992, adalah sebagai berikut :

·         Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

·         SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

·         Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

·          Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.

·         Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

·         Semakin besar transaksi(usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

Beberapa informasi dasar dalam penghitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut.

1.  SHU Total Koperasi pada satu tahun buku
2. Bagian (persentase) SHU anggota
3. Total simpanan seluruh anggota
4. Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota
5. Jumlah simpanan per anggota
6. Omzet atau volume usaha per anggota
7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
8. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota

ISTILAH-ISTILAH INFORMASI DASAR

•         SHU Total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba-rugi koperasi setelah pajak (profit after tax)

•         Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya.

•         Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya.

•         Omzet atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.

•         Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal anggota

•         Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota.

RUMUS PEMBAGIAN SHU

•         Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa “Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

•         Di dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%.

•         Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

SHU PER ANGGOTA

•         SHU_A = JUA + JMA

Di mana :

SHU_A  = Sisa Hasil Usaha Anggota

JUA        = Jasa Usaha Anggota

JMA    = Jasa Modal Anggota   

SHU PER ANGGOTA DENGAN MODEL MATEMATIKA

·         SHU = JUA + JMA, dimana

 SHU = Va/Vuk . JUA + Sa/Tms . JMA

 Dengan keterangan sebagai berikut :

 SHU : sisa hasil usaha

 JUA : jasa usaha anggota

 JMA : jasa modal sendiri

 Tms : total modal sendiri

 Va : volume anggota

 Vak : volume usaha total kepuasan

 Sa : jumlah simpanan anggota

CONTOH KASUS

   SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

Contoh :

Perhitungan SHU (Laba/Rugi) Koperasi A Tahun Buku 1998 (Rp000)

Penjualan /Penerimaan Jasa	Rp             850,077.00
Pendapatan lain	Rp             110,717.00
	Rp             960,794.00
Harga Pokok Penjualan	Rp           (300,539.00)
Pendapatan Operasional	Rp             659,888.00
Beban Operasional	Rp           (310,539.00)
Beban Administrasi dan Umum	Rp             (35,349.00)
SHU Sebelum Pajak	Rp             214,000.00
Pajak Penghasilan (PPH Ps 21)	Rp             (34,000.00)
SHU setelah Pajak	Rp             280,000.00

b. Sumber SHU

SHU Koperasi A setelah pajak Rp 280.000

Sumber SHU:

- Transaksi Anggota Rp 200.000

- Transaksi Non Anggota Rp 80.000

c. Pembagian SHU menurut Pasal 15, AD/ART Koperasi A:

1. Cadangan : 40% X 200.000 ; Rp 80.000

2. Jasa Anggota : 40 % X 200.000 : Rp 80.000

3. Dana Pengurus : 5% X 200.000 : Rp 10.000

4. dana Karyawan : 5 % X 200.000 : Rp 10.000

5. dana Pendidikan : 5 % X 200.000 : Rp 10.000

6. dana Sosaial : 5 % X 200.000 : Rp 10.000

Rapat anggota menetapkan bahwa SHU bagian Anggota dibagi sebagai berikut:

jasa Modal : 30% X Rp 80.000.000 Rp24.000.000

Jasa Usaha : 70% X Rp 80.000.000 Rp 56.000.000

d. jumlah anggota,simpanan dan volume usaha koperasi:

jumlah Anggota : 142 orang

total simpanan anggota : Rp 345.420.000

total transaksi anggota : Rp 2.340.062.000.

 Contoh: SHU yang dierima per anggota:

SHU usaha Adi = 5.500/2.340.062 (56.000) = Rp 131,62

SHU Modal Adi = 800/345.420 (24.000) = Rp 55,58;.

Dengan demikian jumblah SHU yang diterima Adi Adalah:

Rp 131.620 + Rp 55.580 = Rp 187.200;

           

PRINSIP KOPERASI

•         Prinsip Munkner

•         Prinsip Rochdale

•         Prinsip Raiffeisen

•         Prinsip Herman Schulze

•         Prinsip ICA (International Cooperative Allience)

•         Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun 1967

•         Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992

Prinsip munker

•         Keanggotaan bersifat sukarela

•         Keanggotaan terbuka

•         Pengembangan anggota

•         Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

•         Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis

•         Koperasi sbg kumpulan orang-orang

•         Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi

•         Efisiensi ekonomi dari perusahaan  koperasi

•         Perkumpulan dengan sukarela

•         Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

•         Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

•         Pendidikan anggota

Prinsip Rochdale

•         Pengawasan secara demokratis

•         Keanggotaan yang terbuka

•         Bunga atas modal dibatasi

•         Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota

•         Penjualan sepenuhnya dengan tunai

•         Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan

•         Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota

•         Netral terhadap politik dan agama

Prinsip Raiffeisen

•         Swadaya

•         Daerah kerja terbatas

•         SHU untuk cadangan

•         Tanggung jawab anggota tidak terbatas

•         Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

•         Usaha hanya kepada anggota

•         Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

Prinsip Herman Schulze

•         Swadaya

•         Daerah kerja tak terbatas

•         SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

•         Tanggung jawab anggota terbatas

•         Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

•         Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

Prinsip ICA

•         Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan  yang dibuat-buat

•         Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

•         Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

•         SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing

•         Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

•         Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional

PRINSIP / SENDI KOPERASI MENURUT UU NO. 12/1967

•         Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia

•         Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi  sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi

•         Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota

•         Adanya pembatasan bunga atas modal

•         Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya

•         Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

•         Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

PRINSIP KOPERASI UU NO. 25 / 1992

•         Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

•         Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

•         Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

•         Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

•         Kemandirian

•         Pendidikan perkoperasian

•         Kerjasama antar koperasi

Contoh kasus dalam Prinsip Koperasi:

 1. Dugaan Adanya surplus

 Surplus secara alami merupakan batas pengaman yang dipakai untuk menjaga kelangsungan pengoperasian perusahaan koperasi. Surplus dana juga digunakan untuk membiayai pendidikan anggota-anggotanya. Kesuksesan sebuah koperasi tergantung pada besarnya tingkat seberapa baik anggota-anggotanya memahami prinsip-prinsip koperasi melalui pendidikan yang mereka enyam. Pembiayaan pendidikan perkoperasian dengan menggunakan surplus dana koperasi menciptaka ketidakadilan diantara anggota-anggotanya. Sebagai contoh dua anggota dalam sebuah koperasi konsumsi. Salah satunya memegang keanggotaan koperasi selama beberapa tahun serta memahami prinsip-prinsip koperasi. Ia memiliki banyak anak, kondisi perekonomiannya tidak begitu bagus. Ia membelanjakan uangnya melalui koperasi untuk memberi makan keluarganya dan dengan begitu, ia menyumbangkan dana surplus bagi koperasi. Sedangkan anggota yang satunya bergabung dengan koperasi. Ia muda, belum memiliki anak, dan kondisi perekonomiannya cukup bagus. Ia berbelanja beberapa barang dikoperasi, sehingga ia tidak menyumbang banyak dana surplus.

 Koperasi memutuskan untuk menggunakan dana surplus untuk membiayai pendidikan perkoperasian anggota-anggotanya (referensi Rochdale) Anggota yang menyumbang dana surplus lebih banyak harus ikut membiayai pendidikan seorang anggota lain yang menyumbang lebih sedikit. Praktek-praktek seperti ini terjadi di sebagian besar koperasi seluruh dunia. Pendidikan perkoperasian boleh saja, asalkan jangan pernah menggunakan dana surplus untuk membiayainya.

 Penggunaan dana surplus untuk membayar bunga modal saham diabadikan dalam perundang-undangan koperasi di sebagian besar negara di seluruh dunia. Jumlah bunga yang seimbang dibayarkan atas saham dari nilai yang sama kepada seluruh anggota koperasi dalam pembiayaan koperasi dari sebuah sumber yang tidak diciptakan secara sama oleh anggota-anggotanya melainkan berdasar atas partisipasi anggotanya dalam usaha-usaha koperasi. Mengapa seorang anggota yang berpartisipasi lebih besar harus menerima deviden yang sama besar dengan anggota koperasi bagaimanapun juga seharusnya tidak perlu diberi kompensasi.

 Penggunaan dana surplus untuk membiayai dana cadangan koperasi juga merupakan sebuah kesalahan. Jika sebuah koperasi memutuskan untuk menciptakan dana cadangan sebagai cara untuk mengamankan nilai aslinya, tindakan ini seharusnya dibiayai oleh seluruh anggota secara sama besar.

http://ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9893/BAB+II.ppt

http://ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9895/BAB+5.+SHU.ppt

http://setiadi24.blogspot.com/2011/11/sisa-hasil-usaha.html

http://luvmymomzz.blogspot.com/2010/10/contoh-kasus-sisa-hasil-usaha-shu.html

Pengertian Ekonomi Koperasi

Nama : Harry Ashari

Npm  : 23210156

Kelas : 2EB17

 

















Tugas 1

Ingat!!

Dalam Pengertian Koperasi mengandung beberapa unsur

1. merupakan perkumpulan orang-orang (association of person)
2. bergabung secara sukarela (have voluntarily joined together)
3. untuk mencapai tujuan ekonomi bersama (to achieve a common economic end)
4. organisasi perusahaan yang dikendalikan secara demokratis (democratically controlled business organization)
5. kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan (equitable contribution to the capital required)
6. menanggung resiko dan menerima bagian keuntungan secara adil (a fair share of the risk and benefits of the undertaking)

A. Koperasi

    Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

B. Menurut Para Ahli

     1. Dr. Fay ( 1980 )
   Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.
     2. R.M Margono Djojohadikoesoemo
   Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seoarang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
     3. Prof. R.S. Soeriaatmadja
   Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba atau dasar biaya.
     4. Paul Hubert Casselman
   Koperasi adalah suatu sistem, ekonomi yang mengandung unsur sosial
     5. Margaret Digby
   Koperasi adalah kerja sama dan sipa untuk menolong
     6. Dr. G Mladenata
   Koperasi adalah terdiri atas produsen-produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.

C. Koperasi (Wikipedia)

   Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

D. Menurut Undang-undang No. 22/1992

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

  E. Kesimpulan

    Koperasi berasal dari kata ”co” yang artinya bersama dan “operation” yang artinya bekerja.

Jadi menurut pendapat saya dari beberapa pengertian tentang koperasi di atas yang dimaksud dengan koperasi yaitu bersama-sama bekerja. Bekerja sama dalam hal apa? Koperasi bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, tujuannya yaitu mensejahterakan para anggotanya. Yang masuk dalam koperasi tidak mendapatkan paksaan dari siapapun (harus secara sukarela). Pembagian keuntungan dalam koperasi harus secara adil, dan resiko ditanggung bersama oleh para anggota koperasi.

Perusahaan Dagang

PERUSAHAAN DAGANG

Sekilas tentang Perusahaan Dagang.

Perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa. Mengapa demikian? Karena perusahaan dagang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk barang yang sudah dibeli. Sedangkan perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawwarkan jasa kepada konsumen/pelanggan. Perbedaannya terletak pada apa yang dijual. Perusahaan dagang menjual benda/barang yang memiliki bentuk. Sehingga dalam kenyataannya perusahaan dagang mempunyai gudang sebagai tempat penyimpanan barang. Ini akan menimbulkan akun yang bernama persediaan barang dagangan.

Persediaan barang dagang ada dua. Yaitu persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang awal adalah barang yang pertama dibeli oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Pada saat memulai usaha tentunya perusahaan membeli barang untuk dijual kembali. Nah, itulah yang dimaksud barang dagang awal. Setelah menjalankan kegiatan maka akan terdapat sisa dari barang dagang yang telah dibeli di awal. Ini yang dimaksud dengan sediaan barang dagang akhir.

Transaksi-transaksi khusus Perusahaan Dagang

1.      1. Penjualan

Penjualan sama dengan pendapatan. Jadi akan bertambah dikredit dan berkurang didebet.

a.       Penjualan Tunai

Ex. PT. Tukul menjual barang dagangan kepada PT. Arwana sebesar 10.000. Maka jurnalnya adalah

Kas                  10.000

Penjualan         10.000

b.      Penjualan Kredit

Ex. PT. Tukul menjual barang dagangannya kepada PT. Arwana sebesar 10.000 secara kredit dengan syarat 2/10, n/30. Maka jurnalnya adalah

Piutang dagang             10.000

Penjualan                     10.000

c.       Potongan Penjualan

Potongan penjualan adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli jika si pembeli membayar pada syarat pembayaran yang telah ditentukan. Seperti contoh diatas 2/10, n/30. Ini berarti jika pembeli membayar pada tempo 10 hari dari tanggal faktur maka pembeli akan memperoleh potongan sebesar 2% dan akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Dengam asumsi kita sebagai penjual.

Ex. PT. Arwana membayar utangnya pada periode potongan kepada PT. Tukul. Maka jurnalnya adalah

Kas                  9.800

Pot. Penjualan  200

Piutang dagang             10.000

d.      Retur dan Keringanan harga Penjualan

Ini akan terjadi bila barang dagangan yang telah dijual kepada pembeli mengalami kerusakan, tidak sesuai dengan pesanan, dan lain-lain. Barang tersebut akan dikembalikan lagi kepada penjual.

Ex. PT. Arwana mengembalikan kembali barang yang telah dibeli dari PT. Tukul karena rusak. Maka jurnalnya adalah

Retur Penjualan                       10.000

Piutang dagang                         10.000

2.     2.  Pembelian

Pembelian adalah keadaan dimana kita membeli barang untuk dijual kembali. Pembelian akan mengurangi kas. Sehingga tiap terjadi pembelian akan berada di debet.

a.       Pembelian Tunai

Ex. PT. Tukul membeli barang dari PT. Rinaldi sebesar 20.000. Maka Jurnalnya adalah

Pembelian        20.000

Kas                              20.000

b.      Pembelian Kredit

Ex. PT. Tukul membeli barang dari PT. Rinaldi sebesar 20.000 secara kredit dengan syarat 2/10, n/30. Maka jurnalnya adalah

Pembelian        20.000

Utang Dagang              20.000

c.       Potongan Pembelian

Potongan pembelian berlaku bagi pembeli yang membayar utangnya pada saat periode terdapat potongan, dengan asumsi kita sebagai pembeli.

Ex. PT. Tukul membayar utangnya kepada PT. Rinaldi sebesar 20.000. Maka Jurnalnya adalah

Utang dagang   20.000

Pot. Pembelian             400

Kas                              19.600

d.      Retur dan Keringanan Pembelian

Ini tidak berbeda dengan retur dan keringanan penjualan. Hanya saja retur dan keringanan pembelian disini dipandang dari sudut pembeli.

Menentukan tingkat kemakmuran suatu negara

PDB yaitu menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. PDB dapat digunakan untuk memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk sehingga menghasilkan PDB per kapita. Semakin tinggi angka PDB per kapita suatu negara maka dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran negara tersebut baik. Tetapi seperti yang sudah saya singgung tadi bahwa PDB ini hanya memberikan gambaran ringkas kemakmuran suatu negara bukan memberikan gambaran yang rinci. Lagi pula penghitungan PDB tidak memperdulikan aspek distribusi pendapatan. Jadi kesimpulannya "saya kurang setuju apabila tingkat kemakmuran suatu negara di ukur dengan PDB".

Menurut saya lebih baik menggunakan Pendapatan Personal Disposabel. Mengapa demikian? Karena pendapatan personal disposable adalah pendapatan personal yang dapat dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Dengan demikian kemakmuran suatu negara dapat dillihat dengan jelas karena penghitungan pendapatan personal disposable mengambarkan tentang kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan pendapatannya untuk mencapai kepuasan maksimal. Selain itu karena pendapatan personal disposable merupakan pendapatan personal dikurangi dengan pajak pendapatan personal. Ini berarti pendapatan personal disposable merupakan pendapatan bersih karena telah dikurangi pajak pendapatan personal. Sehingga pendapatan personal disposable bisa dibilang pendapatan yang telah siap untuk dibelanjakan oleh pemiliknya.

Sertifikat Seminar of Enterpreneurship

Sertifikat Kompetisi Nasional Pasar Modal 2011